Divonis 5 Tahun Penjara karena Ngembat Dana PNPM, Murtiani Sesenggukan

Ni Wayan Murtiani dan Ni Ketut Wartini seusai vonis

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS – NiWayanMurtiani tak kuasa membendung air matanya ketika hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun kepadanya karena terbukti korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mencapai Rp1,9 miliar.

Dalam siding di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu 13 Maret 2019, Murtiani tidak sendiri. Ada terdakwa lain dalam kasus yang sama, yakni Ni Ketut Wartini, yang oleh hakim diganjar 6 tahun penjara.

Majelis hakim diketuai I Wayan Sukanila SH dalam amar putusannya sependapat dengan jaksa bahwa kedua perempuan asal Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Bali ini terbukti telah memperkaya diri sendiri melalui korupsi dana PNPM.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ni Wayan Murtiani dengan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 2 bulan penjara,” tegas Sukanila.

Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Murtiani dengan membayar uang penganti sebesar Rp292.537.000, jika tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan ini inkrah maka harta benda disita untuk dilelang sebagai penganti uang kerugian negara. Jika harta benda tidak ada maka diganti 1 tahun penjara.

Jika Murtiani tak kuat menahan tangis seusai divonis, tidak dengan demikian dengan Ketut Wartini yang tetap terlihat tegar meskipun mendapat hukuman lebih berat. Bahkan dia masih mencoba menenangkan Murtiani dengan memeluknya. 

Terhadap Wartini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp200 juta subsidair 2 tahun penjara. Disamping itu, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp1.670.780.000, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita untuk dilelang atau diganti pidana penjara selama 2 tahun.

Sejatinya kasus kedua terdakwa ini berlainan dan berkas perkara terpisah, namun modus yang diterapkan keduanya sama yakni membuat kelompok fiktif agar bisa mencairkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang jadi program bergulir PNPM untuk memperkaya diri sendiri. 

Keduanya dikenai Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dakwaan primair JPU.

Terkait putusan ini, kedua terdakwa yang didampingi penasihat hukum yang sama, I Gusti Putu Suwena, masih pikir-pikir apakah menerima atau melakukan upaya banding atas putusan tersebut. 

Hal serupa juga disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Karengasem yang dikomandoi langsung oleh Kasipisus Andri Kurniawan.(zil)