Gubernur Koster Terbitkan Pergub tentang Program JKN-KBS

Peluncuran program JKN-KBS oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS – Gubernur Bali Wayan Koster meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS). Program ini tertuang dalam Pergub Bali Nomor 104 Tahun 2018 yang merupakan penyempurnaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Program ini selama dikelola BPJS Kesehatan masih banyak menuai keluhan masyarakat. Peluncuran Pergub Bali Nomor 104/2018 dilaksanakan serangkaian Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu 27 Februari 2019.

Gubernur menyatakan, kebijakan di bidang kesehatan adalah salah satu prioritas dari lima bidang program dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana sesuai dengan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” menuju Bali Era Baru. Program JKN-KBS ini merupakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada Krama Bali yang berkaitan dengan  Jana Kerthi,  yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah Bali.

Kebijakan baru ini dikeluarkan setelah mengkaji pelayanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengandung beberapa kelemahan/kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain sistem rujukan secara bertingkat dan tidak terintegrasi sehingga pasien tidak bisa langsung mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan serta memerlukan waktu yang lama akibat lokasi yang berjauhan dengan RS rujukan. 

Akibat adanya berbagai kelemahan/kekurangan dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan tersebut, pasien penerima manfaat pelayanan seringkali mengalami keterlambatan, hambatan, masalah di fasilitas kesehatan (Puskesmas/RS) yang sangat merugikan pasien bahkan tidak mendapat kepastian pelayanan.

Bertolak dari sejumlah persoalan tersebut, Pemprov Bali meluncurkan JKN-KBS yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan pelayanan kesehatan dalam JKN. 

Program ini memiliki kelebihan (on-top) antara lain kepesertaan menjangkau seluruh Krama Bali, kartu langsung aktif saat menjadi peserta, bayi baru lahir dari Ibu PBI daerah langsung terdaftar otomatis, PBI Daerah dapat dilayani di fasilitas kesehatan pemerintah daerah dan  swasta. 

Dari aspek iuran, peserta JKN yang menunggak premi dapat didaftarkan menjadi peserta PBI Daerah dan langsung dapat mengakses pelayanan kesehatan. Sari aspek pelayanan kesehatan, masyarakat juga memperoleh manfaat tambahan yaitu  pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer di fasilitas kesehatan (Puskesmas/RS). 

Pasien gawat darurat juga memperoleh fasilitas transportasi secara gratis dari tempat tinggal pasien menuju fasilitas kesehatan yang dituju (Puskesmas/RS), memperoleh pelayanan Visum et Repertum secara gratis, sistem penangangan keluhan dilakukan secara online dan terintegrasi se-Bali berbasis web dengan  call center yang tersedia di Faskes, dinas dan BPJS Kesehatan.

Selain itu memperoleh fasilitas transportasi  gratis untuk jenazah  dari Puskesmas/RS ke alamat dan memperoleh pelayanan terapi hiperbarik (oksigen murni) secara gratis  bagi pasien penyelam, luka bakar, dan pasien lainnya yang memerlukan. “Masih ada lagi keunggulan lainnya. Manfaat tambahan ini akan mulai direalisasikan dalam APBD Perubahan 2019,” imbuh Koster.(ari)