Yasa Adi Susanto, Caleg DPR RI dari PSI Ini Ingin Perbaiki Masa Depan TKI Bali

I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H

Nama lengkapnya I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H. Profesinya beragam diantaranya sebagai Advokat Kantor Hukum Widhi Sada Nugraha & Partners, Founder Monarch Bali dan Legal Consultant PT. Ratu Oceania. Belakangan, lelaki kelahiran Karangasem, Bali ini mantap terjun ke politik sebagai Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali.

Magister Hukum Universitas Warmadewa ini dikenal sebagai sosok tegas, berkemauan keras, berdedikasi tinggi serta loyal pada profesinya. Tapi bagaimana cara lelaki cerdas (46) ini memperjuangkan perbaikan masa depan SDM yang ingin bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri?.

‘Itu salah satu alasan yang membuat saya ingin bergabung di PSI, untuk memperjuangkan SDM kita yang ingin berkiprah di luar negeri,” ujar Yasa Adi yang memiliki visi misi ‘Harmonisasi Pembangunan Bali Berlandaskan Tri Hita Karana (THK)’ ini kepada Perspectivesnews.com, Senin (18/2/2019).

Pembangunan Bali dalam konteks pembangunan SDM, menurut Yasa Adi harus mengedepankan SDM berkualitas dengan ketrampilan yang kompetitif. “Di Bali ini, masih banyak SDM yang tidak memiliki ketrampilan karena minim biaya pendidikan. Seharusnya negara ada saat SDM kita membutuhkan bantuan biaya. Negara perlu mencarikan solusi dan memberikan subsidi agar SDM kita tidak ‘stag’. Mereka harus diberikan pelatihan ketrampilan sesuai peluang kerja yang ada seperti bekerja di kapal pesiar sebagai TKI di luar negeri,” tuturnya.

Tak puas menjadi kader, Yasa Adi lantas mencalonkan diri sebagai calon legislatif di DPR RI. Sebagai Ketua DPW PSI Bali, ayah tiga anak ini memiliki peluang untuk mewujudkan visi misinya itu.

Pengalamannya sebagai tenaga kerja di kapal pesiar, membuatnya ingin berbagi ilmu agar generasi muda khususnya di Bali bisa juga berkesempatan bisa bekerja di negeri orang. Sayangnya, harapan itu masih terkendala minimnya perhatian dari pemerintah termasuk di Bali.

“Mudah-mudahan saya bisa lolos sebagai anggota DPR RI dan saya akan berjuang maksimal untuk para pendekar devisa ini. Harapan saya pemerintah daerah bisa menyisihkan anggaran untuk membantu para calon TKI tersebut. Misal dari dana hibah dan bansos untuk para anggota dewan. Jika setiap anggota dewan mendapatkan Rp 6 milyar per tahun jika dikalikan 55 anggota dewan maka akan ada dana sekitar Rp 330 milyar. Jika disisihkan 15 persen saja maka akan terkumpul dana sekitar Rp 55 milyar. Cukup untuk membantu sekitar 500- an calon TKI (masing-masing Rp 10 juta -red). Mereka bisa mengurus paspor atau biaya keberangkatannya. Saat ini kendalanya ada pada ketiadaan biaya tersebut,” sambung Yasa.

Niat kuatnya untuk ‘menerobos’ Senayan, diakuinya jalan yang paling logis memperjuangkan para duta devisa ini. “Mohon dukungan dan doa restunya untuk bisa lolos ke Senayan agar para duta devisa yang mampu menghasilkan Rp 140 trilyun ke NKRI ini, bisa bertambah besar lagi,” pungkas Caleg DPR RI Nomor 1 Dapil Bali ini.  (ari)