Penjelasan Bakeuda Tabanan Soal Tertundanya Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak

Dewa Ayu Sri Budiari

Tabanan, PERSPECTIVESNEWS-  Akibat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi, menyebabkan tertundanya pembayaran gaji tenaga kontrak di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tabanan.

Terkait hal itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tabanan Dewa Ayu Sri Budiari, memberikan sejumlah penjelasan. “Kendala keterlambatan pembayaran gaji kontrak Pemkab Tabanan 2019 antara lain di sebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya mekanisme pembaharuan  kontrak untuk Tahun  anggaran 2019 di masing-masing OPD yang perlu diverifikasi, pembuatan Keputusan Kontrak dan Penandatangan Kontrak oleh masing-masing Pegawai Kontrak pada OPD, terutama pada OPD besar memakan waktu yang cukup lama, dan keterlambatan beberapa OPD membawa SPP/SPM ke Bakeuda,” jelasnya, Minggu (17/2/2019).

Selain itu, adanya  perubahan mekanisme  peraturan iuran BPJS untuk pegawai kontrak yang harus mengacu pada Perpres Nomer 82 Tahun  2018, yang menyatakan bahwa  iuran BPJS Pegawai  Kontrak mengacu dari UMK Kab/Kota, sehingga memerlukan perubahan dan proses di OPD terkait. Ada beberapa OPD yang sudah rampung pengajuan Amprah Gaji kontraknya sehubungan dengan aturan ini harus mengulang kembali menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

“Pembayaran gaji pegawai kontrak sesuai ketentuan adalah setelah mereka bekerja, barulah di bulan berikutnya dibayarkan gaji atas kinerjanya tersebut. Sehingga gaji bulan Januari diterima di bulan Februari, begitu seterusnya sehingga di bulan Desember pegawai Kontrak menerima gaji kinerja bulan Nopember dan di akhir bulan karena mekanisme APBD kembali menerima gaji bulan Desember,”paparnya

Menurut Budiari, di awal tahun masing masing OPD mengkaji sesuai kebutuhan tenaga pegawai kontrak dengan memperpanjang kontrak disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia. Sehingga secara mekanisme OPD dengan jumlah tenaga kontrak yang banyak membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan kelengkapan administrasi masing-masing pegawai kontraknya.

Disebutkan, prosedur pengajuan gaji pegawai kontrak juga memerlukan waktu, sehingga terjadi keterlambatan  dalam proses pengkajian di Bakeuda. Segenap kemampuan Bakeuda sudah dioptimalkan dan  sudah bekerja sebaik mungkin  sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Ada beberapa  OPD baru menyampaikan permohonan amprah gaji /SPM gaji kontrak  terlambat harinya sehingga belum bisa diterbitkan SP2D dan perlu waktu untuk  pengecekan kelengkapannya. Semua itu memerlukan proses yang matang agar tidak terjadi kekeliuran pengamprahan gaji, sedangkan kegiatan di Pemkab Tabanan begitu banyak dengan kebijakan-kebijakan baru, sehingga kami mohon permakluman semua pihak atas kondisi tersebut,” jelasnya.

Meski demikian, saat ini  semua pengajuan gaji pegawai kontrak dari masing-masing OPD di Lingkungan Pemkab Tabanan sudah dalam pengkajian di Bakeuda Tabanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Rekap gaji kontrak bulan
Januari 2019 dari Bakeuda Kabupaten Tabanan, di antaranya 24 OPD yang masih proses penerbitan SP2D dan Verifikasi dan 16 OPD terkait yang sudah terbit SP2D dan tahap verifikasi, ” katanya 

Terkait hal itu, Bakeuda meminta agar  semua pihak memaklumi dan bersabar karena proses sedang dioptimalkan, sehingga segera tuntas. “Semua kegiatan di Pemkab Tabanan adalah urgent sehingga tidak benar TAPD dan Bakeuda hanya fokus terhadap masalah Tunjangan Kinerja saja,” pungkasnya. (gus)