Ombudsman Apresiasi Kebijakan Ramah Lingkungan Gubernur Bali

Gubernur Bali Wayan Koster surat permohonan hibah kepada Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih (FOTO: Perspectivesnews/ist)

Denpasar,  PERSPECTIVESNEWS – Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, SE mengapresiasi kebijakan ramah lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster, seperti pembatasan kantong plastik, pertanian organik, program kendaraan listrik, dan sebagainya.

“Bali bisa menjadi contoh untuk pengurangan kantong plastik, pertanian organik dan kebijakan ramah lingkungan lainnya, apalagi Bali merupakan ‘pintu’ masyarakat internasional,” katanya dalam ‘coffee morning’ Ombudsman Bali di Denpasar, Jumat 15 Februari 2019.

Alamsyah Saragih menilai Bali mampu menjadi contoh di tingkat nasional, karena banyak program nasional yang sebenarnya sudah lebih dulu dijalankan masyarakat dan aparat di Bali.

Sementara Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab menegaskan Bali merupakan provinsi yang memiliki zona kepatuhan (pelayanan publik) yang sangat bagus, karena tahun 2013 masih zona merah, lalu 2014-2015 masih zona kuning, tapi 2016 sudah zona hijau.

“Tahun 2013, zonasi kepatuhan Provinsi Bali masih 62,3 persen lebih masuk kategori merah, tahun 2014 sudah 45,8 persen masuk zona kuning, tahun 2015 tercatat 51,5 persen masih zona kuning, dan tahun 2016 sebesar 39,39 persen zona kuning dan 39,39 persen zona hijau,” katanya dalam acara yang juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster.

Karena sudah masuk “zona hijau” itulah, maka Ombudsman Bali sudah beralih dari pengawasan kepatuhan dalam pelayanan publik menuju pengawasan indeks persepsi maladministrasi. Tahun 2017, Ombudsman melakukan survei maladministrasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng.

Hasilnya, Bali paling minim maladministrasi pelayanan publik atau zero maladministrasi dalam empat fokus pelayanan, yakni pendidikan, kesehatan, catatan sipil, dan perizinan. “Secara umum Bali sudah cukup baik, tinggal Pak Koster meningkatkan ke seluruh wilayah,” imbuhnya.

Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan beberapa target dalam program ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

“Tidak hanya skala (dunia nyata), tapi juga keharmonisan niskala (dunia maya/alam lain/akhirat), karena itu kami mengembangkan program untuk masyarakat Bali terkait skala dan niskala itu. Untuk itu, pendidikan, kesehatan, pangan, lingkungan, infrastruktur akan menjadi hal mendasar,” Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.

Saat ini, pihaknya sudah menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Selain itu, pihaknya juga merencanakan peraturan terkait kendaraan listrik untuk kepentingan lingkungan yang bersih.

“Satu lagi kebutuhan dasar yang sedang kami rancang adalah wifi gratis di seluruh banjar di Bali untuk mempercepat pelayanan publik. Kami ingin Bali nantinya menjadi ‘Smart Bali Area’ yang akan mendorong potensi pariwisata dan perekonomian lebih baik lagi,” katanya.

Acara diakhiri dengan penyerahan surat permohonan hibah gedung dan tanah yang ditempati Ombudsman Perwakilan Bali di Jalan Melati, Denpasar. “Tidak hanya hibah gedung dan tanah ini, tapi saya siapkan anggaran untuk membangun gedung ini, semoga tahun 2020 sudah bisa selesai,” kata Gubernur Koster.(ari)