BPKAD Bali Berharap Masyarakat Bertransaksi Lewat Non Tunai

Pembukaan "Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah" di Gedung Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Denpasar, Senin (11/2/2019).

Denpasar, PERSPECTIVESNEWS – Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali Dewa Putu Sunartha mengharapkan masyarakat melakukan transaksi lewat nontunai.

“Manfaat transaksi nontunai antara lain dapat menghemat pengeluaran negara atau daerah, mencegah peredaran uang palsu, menekan laju inflansi, penggelapan dan transaksi ilegal,” katanya pada acara “Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah” di Gedung Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Denpasar, Senin (11/2/2019).

Ia mengatakan, dengan langkah manfaat transaksi nontunai, maka dapat juga mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas. Begitu juga penerapan terhadap uang persediaan yang ketat serta mudah untuk diindentifikasi, mendukung implementasi aktual dan kedisiplinan pengelolaaan keuangan dalam melakukan pencatatan.

“Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau penerima pembantu. Disamping itu juga pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu,” ucapnya.

Dewa Sunartha menambahkan, semua itu juga mengacu pada instuktur Gubernur Bali Nomor 5961 Tahun 2017 dan perubahan Instruktur Gubernur Bali Nomor 6352 Tahun 2018, dimana PA/PB dan KPA/KPB agar melaksanakan tugas, yakni melakukan pembayaran kepada yang berhak atau pihak ketiga yang dananya bersumber dari APBD maupun APBN melalui mekanisme non tunai.

Selain itu, kata Dewa Sunartha, pembayaran maupun penerimaan dalam dikecualikan maksimum Rp 2 juta dilakukan secara tunai dan untuk Tahun Anggaran 2019 dilakukan secara penuh.

“Kami mengimbau kepada yang berhak atau pihak ketiga untuk membuka rekening di PT BPD Bali selaku kas daerah,” ucapnya.

Dewa Sunartha mengatakan, jenis-jenis transaksi nontunai, untuk pendapatan daerah yakni pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Sedangkan retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. (ari)