Penertiban Sejumlah APK Langgar Aturan

Tim gabungan saat membongkar baliho caleg di Denpasar, Rabu (23/1/2019).

Denpasar; PERSPECTIVESNEWS.COM-  Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kota Denpasar menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, Polresta Denpasar, dan PLN membongkar Alat Peraga Kampanye (APK)  milik beberapa partai politik dan calon legislatif (caleg) di  Kota Denpasar, Rabu (23/1/2019). 

Penurunan paksa APK tersebut karena melanggar tempat pemasangan yang sudah ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Penertiban dilakukan tim gabungan sekitar pukul 09.00 Wita. Penurunan APK diawali dari pertigaan Jalan Kecubung-Hayam Wuruk. Satpol PP yang bertugas sebagai tim eksekusi menurunkan lima baliho milik caleg yang memasang APK tidak sesuai tempat bahkan tanpa izin.

Setelah itu, tim bergerak menyisir jalan protokol Hayam Wuruk dilanjutkan ke Jalan Nusa Indah, Jalan Wr Soepratman menuju Jalan Sulatri dan terakhir ke Jalan Gatot Subroto. Hal itu dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat Denpasar. Selain itu juga bendera parpol juga sengaja dipasang di pohon perindang yang dilarang KPU.

“Kami menurunkan APK bekerjasama dengan Satpol PP sesuai dengan aturan tempat pemasangan. Saat ini kita ketahui banyak sekali yang melanggar terutama memasang APK dekat lingkungan sekolah, tempat ibadah, dan di lokasi pohon perindang. Bahkan ada juga APK kami turunkan sesuai dengan laporan warga sekitar,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Denpasar, Putu Arnata, saat ditemui disela-sela penurunan APK.

Dikatakannya, penurunan ini dipastikan dilakukan ke seluruh APK tanpa tebang pilih. Sebelum melakukan penurunan pihaknya sudah sempat mengirimkan surat ke masing-masing parpol dan caleg agar menurunkan alat peraganya dalam kurun waktu 1×24 jam. Namun, tidak ada respon untuk melakukan penurunan. Pihaknya terpaksa mengerahkan tim agar alat peraga yang tidak sesuai ketentuan bisa bersih dalam hari itu juga.

Sementara Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Rakyat Satpol PP Kota Denpasar, I Nyoman Sudarsana menambahkan, saat ini pihaknya menurunkan sebanyak 22 baliho, 4 spanduk, 42 buah bendera parpol (PDIP 16 buah, Golkar 18 buah, Pelindo 3 buah, dan Hanura 5 buah). Untuk baliho pihaknya tidak membawa langsung ke kantor Satpol PP, namun ditaruh kembali di kawasan itu dengan cara di balik.

Hal itu dilakukan agar baliho diambil oleh tim pemasang baliho. Sementara untuk spanduk dan  bendera langsung dibawa ke Kantor Satpol PP.  “Yang bisa di bawa kami bawa, kalau yang besar kami taruh kembali di tempatnya namun direbahkan dan dibalik. Jika pemiliknya ingin mengambil kembali kami persilahkan. Karena semua yang kami turunkan sesuai arahan Bawaslu Denpasar,” jelas Sudarsana.

Menurut dia, kegiatan ini menindaklanjuti surat Bawaslu Kota Denpasar Nomor : 006/K.Bawasalu.BA-09/PM.00.02/ 2019, prihal koordinasi penertiban APK, tanggal 21 Januari 2019. Selain itu juga berpatokan pada Perda Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015, tentang ketertiban umum, pasal 11 hurup h, tentang larangan untk tidak memasang/menempelkan pamplet, spansuk, bener pada pohon dan rambu-rambu lalu lintas.

Dan juga Himbauan Satpol PP Nomor : 300/2337/Satpol PP, tanggal 22 Oktober 2018 tentang pemasangan APK tidak pada pohon perindang, fasilitas umum, sekolah, dan tempat ibadah. “Penurunan APK ini kami didasari atas aturan yang ada. Jadi jika APK tisak sesuai aturan kami lakukan penurunan paksa,” tandasnya.   (hum)