Bandara Ngurah Rai Bali Dukung Usulan Raperda Kontribusi Wisatawan untuk PLABB

Rapat tentang usulan Raperda Kontribusi Wisatawan untuk PLABB, di kantor Bandara Ngurah Rai, Rabu (23/1/2019).

Mangupura, PERSPECTIVESNEWS.COM – PT. Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali mendukung usulan Raperda Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali (PLABB).

General Manager Bandara Ngurah Rai Bali, Yanus Suprayogi menepis anggapan yang menytakan dirinya menolak usulan tersebut.  “Apa yang disampaikan dalam pemberitaan di beberapa media adalah sama sekali bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Manajemen Bandar Udara saat Rakunker DPRD Provinsi Bali ke Bandara Ngurah Rai, di Novotel, Senin (21/1) kemarin,” ujar Yanus Suprayogi usai mempimpin rapat di kantor setempat, Rabu (23/1/2019).

Pertama, pada prinsipnya kami sangat mendukung program yang tertuang dalam Raperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali, yang kami yakin, tujuan yang termaktub dalam usulan Raperda adalah untuk kepentingan alam, kebudayaan, dan masyarakat Bali secara keseluruhan, terang Yanus.

“Namun demikian, kami menyarankan kepada DPRD bahwa terkait proses penarikan kontribusi, untuk tidak dilakukan di Bandar Udara, untuk menghindari timbulnya potensi keberatan dan ketidaknyamanan dalam aspek pelayanan kepada wisatawan yang baru tiba di Bandar Udara,” sambung Yanus.

Terkait mekanisme penarikan, Yanus menyarankan untuk melakukan konsultasi dengan beberapa pemangku kepentingan terkait. “Yang kedua, untuk mempermudah proses penarikan, kami menyarankan untuk memasukkan biaya kontribusi ke dalam komponen harga tiket pesawat. Akan tetapi, kami menyarankan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta stakeholder terkait, untuk mendapatkan kepastian payung hukum untuk aspek legalitas,” ujar Yanus.

Terkait besaran kontribusi sebesar 10 USD dalam Raperda dimaksud, Manajemen Bandar Udara dalam kapasitasnya tidak mempunyai kewenangan sedikit pun untuk menyetujui atau tidak menyetujui besaran tersebut, mengingat biaya-biaya yang termasuk dalam komponen 10 USD adalah murni proses dari Pemerintan Daerah Bali. 

Yanus menegaskan, Manajemen Bandara Ngurah Rai tidak akan melakukan intervensi dalam penyusunan kebijakan tersebut karena sifatnya hanya konsultatif. Dan sekali lagi bukan kewenangan kami untuk menerapkan besaran biaya kontribusi,” tegas Yanus Suprayogi.  (ari)